WIPO Gaet Musisi & LMKN Tingkatkan Edukasi Hak Cipta dan Royalti Musik di Indonesia
WIPO

World Intellectual Property Organization (WIPO) menegaskan komitmennya untuk membantu industri musik Indonesia mengatasi berbagai tantangan, mulai dari persoalan royalti hingga edukasi hak cipta.

Dalam kegiatan Friendly Discussion Dinner di Houma Restaurant, Jakarta, pada 11 Agustus 2025, Direktur Jenderal WIPO Daren Tang menyampaikan bahwa WIPO tengah berupaya menjembatani kesenjangan informasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan royalti musik.

Daren, yang pernah menjadi pianis jazz profesional sebelum berkarier sebagai pengacara, mengaku memahami betul kesulitan yang dihadapi kreator musik, termasuk minimnya pendapatan tetap.

“WIPO ingin memberikan dukungan konkret, bukan hanya dukungan moral,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, WIPO memperkenalkan dua inisiatif utama:

  1. CLIP (Creators Learn IP) — Platform edukasi kekayaan intelektual dan data industri musik modern. WIPO bekerja sama dengan Jepang untuk menerjemahkan CLIP ke dalam Bahasa Indonesia, dengan musisi legendaris Bjorn dari ABBA sebagai salah satu mitra proyek.
  2. WIPO Connect — Perangkat lunak gratis untuk Collective Management Organizations (CMO) yang membantu mengumpulkan dan mendistribusikan royalti secara transparan. Daren menyebut, di beberapa negara, WIPO Connect mampu menyalurkan hingga USD30 juta per tahun.

Putri Rahartana, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), menilai kurangnya informasi yang memadai menjadi akar masalah di Indonesia. Ia mencontohkan kasus “Mie Gacoan” di Bali, di mana publik salah menafsirkan biaya royalti sebagai beban yang terlalu besar.

Acara ini turut dihadiri pimpinan tinggi DJKI Kementerian Hukum, serta perwakilan dari LMKN, ASIRI, Wahana Musik Indonesia (WAMI), Yayasan Anugerah Musik Indonesia (AMI), dan asosiasi lainnya.

Daren menutup diskusi dengan janji membawa hasil pembicaraan ini kembali ke Jenewa untuk mendorong dukungan internasional yang lebih besar bagi para musisi Indonesia. Informasi lebih lanjut tersedia di www.dgip.go.id.