DPR dan LMKN Sepakat Audit Royalti Musik, Warga Diminta Tak Takut Memutar Lagu
Polemik royalti lagu memasuki babak baru setelah DPR RI menggelar rapat konsultasi bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Rapat yang digelar di ruang Komisi XIII DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), menghasilkan kesepakatan penting terkait transparansi royalti. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi […]
Apa Itu LMKN? Lembaga Pengelola Royalti Musik Resmi di Indonesia
Belakangan isu royalti musik kembali ramai dibicarakan, terutama setelah muncul polemik tarif untuk kafe, hotel, hingga tempat hiburan. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), badan resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mekanisme kerja LMKN diperkuat dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham […]
Musik di Mie Gacoan Kini Resmi Berbayar, Sengketa dengan LMK SELMI Usai
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjadi saksi dalam proses perdamaian sengketa royalti musik antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan jaringan restoran Mie Gacoan. Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam penyelesaian perselisihan hak cipta secara damai dan konstruktif. Sengketa bermula dari dugaan pelanggaran hak cipta terkait penggunaan musik […]
WIPO Gaet Musisi & LMKN Tingkatkan Edukasi Hak Cipta dan Royalti Musik di Indonesia
World Intellectual Property Organization (WIPO) menegaskan komitmennya untuk membantu industri musik Indonesia mengatasi berbagai tantangan, mulai dari persoalan royalti hingga edukasi hak cipta. Dalam kegiatan Friendly Discussion Dinner di Houma Restaurant, Jakarta, pada 11 Agustus 2025, Direktur Jenderal WIPO Daren Tang menyampaikan bahwa WIPO tengah berupaya menjembatani kesenjangan informasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan […]
Kondisi Hak Cipta di Indonesia: Regulasi, Masalah, dan Solusi yang Mendesak
Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mencakup perlindungan terhadap karya-karya seperti lagu, musik, film, buku, seni rupa, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Hak cipta meliputi dua jenis hak, yaitu hak moral dan […]
Pertemuan Promuri Nusantara Bersama Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
LMK PROMURI NUSANTARA mengadakan pertemuan dengan Direktur Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Bapak Agung Damarsasongko, S.H., M.H, serta Ketua Tim Kerja Fasilitasi LMK, Bapak Andri Anggoro. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi PROMURI dalam menyusun langkah-langkah konkrit ke depan setelah secara resmi mendapatkan Izin Operasional sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pertemuan ini menunjukkan komitmen […]
Rapat Koordinasi LMK Promuri Nusantara & LMK SELMI
Dalam upaya memperkuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pelaku industri kreatif, khususnya produser fonogram, LMK Promuri Nusantara mengadakan rapat koordinasi bersama Ketua LMK SELMI, Bapak Jusak Irwan Sutiono, pada 18 Juni 2025. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mempererat sinergi antar lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam memperjuangkan hak-hak produser musik di Indonesia. Rapat membahas secara […]
Penyerahan Izin Operasional LMK Promuri Nusantara
Izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara resmi diserahkan oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Bapak Agung Darmasasongko, S.H., M.H., didampingi oleh Ketua Tim Fasilitasi LMK, Bapak Andri Anggoro. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Ketua LMKN, Bapak Dharma Oratmangun, dan Komisioner LMKN, Bapak Jhon Maukar. Izin ini diberikan kepada LMK Promuri Nusantara dan diterima langsung […]
LMK PROMURI NUSANTARA Resmi Mendapat Izin Operasional dari Kementerian Hukum & HAM RI
Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia secara resmi memberikan izin operasional kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) PROMURI NUSANTARA pada 16 Juni 2025. Pengesahan ini menjadi tonggak penting bagi para produser musik independen di Tanah Air untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam pengelolaan royalti hak terkait. LMK merupakan lembaga nirlaba yang berfungsi menghimpun dan […]