LMKN Siap Tindak Tegas Pengguna Lagu yang Abaikan Pembayaran Royalti
Setelah menyoroti kasus Mie Gacoan Bali, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, mengonfirmasi bahwa langkah ini bukanlah aksi tunggal, melainkan bagian dari agenda besar untuk menyasar pelanggaran serupa di berbagai sektor usaha hiburan. “Ini bukan hanya soal Mie Gacoan di Bali. Kami punya daftar panjang […]
Kondisi Hak Cipta di Indonesia: Regulasi, Masalah, dan Solusi yang Mendesak
Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mencakup perlindungan terhadap karya-karya seperti lagu, musik, film, buku, seni rupa, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Hak cipta meliputi dua jenis hak, yaitu hak moral dan […]
Kontroversi Alur Royalti Musik di Indonesia: Ini Penjelasan LMKN
Isu alur pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia hingga kini masih menjadi topik hangat yang menimbulkan berbagai perdebatan. Banyak pihak, termasuk para musisi, produser, hingga pengguna komersial, terus memperjuangkan pandangan masing-masing terkait sistem yang berjalan. Bagi kamu yang masih bingung dengan alur pengelolaan royalti di Indonesia, berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan sistem yang berlaku saat […]
LMKN Dorong Sistem Terpadu untuk Perbaikan Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia
Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menyoroti tantangan serius dalam pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar yang diungkap adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pengguna komersial dalam membayar royalti performing rights, yang berdampak langsung pada minimnya pendapatan royalti yang dapat dihimpun. “Penerimaan royalti saat ini masih tergolong rendah,” […]
LMKN Tekankan Keseimbangan Hak Ekonomi dalam Penggunaan Lagu dan Musik
Jakarta, 22 Juli 2025 – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kembali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik dengan fungsi sosial karya cipta tersebut. Penegasan ini disampaikan dalam konteks Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang digelar hari ini, Selasa (22/7). LMKN […]
Pertemuan Promuri Nusantara Bersama Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
LMK PROMURI NUSANTARA mengadakan pertemuan dengan Direktur Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Bapak Agung Damarsasongko, S.H., M.H, serta Ketua Tim Kerja Fasilitasi LMK, Bapak Andri Anggoro. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi PROMURI dalam menyusun langkah-langkah konkrit ke depan setelah secara resmi mendapatkan Izin Operasional sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pertemuan ini menunjukkan komitmen […]
Rapat Koordinasi LMK Promuri Nusantara & LMK SELMI
Dalam upaya memperkuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para pelaku industri kreatif, khususnya produser fonogram, LMK Promuri Nusantara mengadakan rapat koordinasi bersama Ketua LMK SELMI, Bapak Jusak Irwan Sutiono, pada 18 Juni 2025. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mempererat sinergi antar lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam memperjuangkan hak-hak produser musik di Indonesia. Rapat membahas secara […]
Pentingnya Kesadaran Hak Cipta demi Industri Musik yang Lebih Baik
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menekankan bahwa pemahaman tentang hak cipta dan kesadaran dalam mematuhi aturan penggunaan musik untuk kepentingan bisnis merupakan fondasi penting dalam menciptakan ekosistem musik yang adil dan berkembang. Masih banyak pelaku bisnis yang belum menyadari bahwa memutar lagu di tempat umum atau menggelar pertunjukan musik termasuk dalam penggunaan komersial yang harus […]
LMK PROMURI NUSANTARA Resmi Mendapat Izin Operasional dari Kementerian Hukum & HAM RI
Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia secara resmi memberikan izin operasional kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) PROMURI NUSANTARA pada 16 Juni 2025. Pengesahan ini menjadi tonggak penting bagi para produser musik independen di Tanah Air untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam pengelolaan royalti hak terkait. LMK merupakan lembaga nirlaba yang berfungsi menghimpun dan […]