DPR dan LMKN Sepakat Audit Royalti Musik, Warga Diminta Tak Takut Memutar Lagu
Polemik royalti lagu memasuki babak baru setelah DPR RI menggelar rapat konsultasi bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Rapat yang digelar di ruang Komisi XIII DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), menghasilkan kesepakatan penting terkait transparansi royalti. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi […]
Musik di Mie Gacoan Kini Resmi Berbayar, Sengketa dengan LMK SELMI Usai
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjadi saksi dalam proses perdamaian sengketa royalti musik antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan jaringan restoran Mie Gacoan. Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam penyelesaian perselisihan hak cipta secara damai dan konstruktif. Sengketa bermula dari dugaan pelanggaran hak cipta terkait penggunaan musik […]
WIPO Gaet Musisi & LMKN Tingkatkan Edukasi Hak Cipta dan Royalti Musik di Indonesia
World Intellectual Property Organization (WIPO) menegaskan komitmennya untuk membantu industri musik Indonesia mengatasi berbagai tantangan, mulai dari persoalan royalti hingga edukasi hak cipta. Dalam kegiatan Friendly Discussion Dinner di Houma Restaurant, Jakarta, pada 11 Agustus 2025, Direktur Jenderal WIPO Daren Tang menyampaikan bahwa WIPO tengah berupaya menjembatani kesenjangan informasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan […]
Di Balik Ribut Royalti Musik, Velodiva Jadi Senjata LMKN Hadapi Kritik Transparansi
Web player Velodiva menjadi sorotan publik setelah kasus pelaporan dugaan pelanggaran hak cipta oleh restoran cepat saji Mie Gacoan yang menyeret nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Velodiva sendiri adalah platform yang telah ditunjuk resmi oleh LMKN sejak Februari 2025 untuk mencatat penggunaan lagu di tempat-tempat umum seperti mal, kafe, restoran, hingga hotel. Menurut Rudi, […]
Suara Burung di Kafe Kena Royalti? Ini Penjelasan Resmi LMKN
Komisioner LMKN Bidang Lisensi dan Kolekting, Jhonny W Maukar, menanggapi isu viral bahwa suara burung atau suara alam yang diputar di kafe dan restoran akan dikenakan royalti. Isu ini mencuat setelah sejumlah pelaku usaha memilih memutar suara burung ketimbang lagu untuk menghindari pembayaran royalti musik. “Jika itu didengar secara alamiah, langsung dari sangkar burungnya, tanpa […]
Komisioner Baru LMKN Dilantik, Tarif Royalti Dipertegas, Pengawasan Diperketat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028. Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 (Permenkum 27/2025) yang merupakan turunan dari PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti […]
Pakai Lagu Luar Negeri Tetap Wajib Bayar Royalti, Ini Penjelasan Resmi LMKN
Banyak pemilik usaha di sektor kuliner, hiburan, dan ritel yang menganggap memutar lagu luar negeri bisa menghindarkan mereka dari kewajiban membayar royalti. Namun, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan bahwa anggapan tersebut salah besar. “Pakai lagu luar negeri pun tetap harus bayar royalti melalui LMKN,” kata Dharma Oratmangun, Ketua Umum LMKN, dikutip dari detik.com, Jumat […]
Aturan dan Tarif Royalti Musik di Kafe & Restoran: Wajib Bayar atau Kena Sanksi
Musik yang diputar di kafe, restoran, hotel, pusat kebugaran, hingga salon ternyata bukan sekedar hiburan. Di balik kenyamanan yang ditawarkan, ada aturan hukum yang mewajibkan pemilik usaha membayar royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021, pemutaran musik di ruang […]
LMKN Serahkan 400 Daftar EO Bandel ke MK, Siap Tempuh Jalur Hukum
Jakarta, 31 Juli 2025 – Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, menyampaikan langkah tegas lembaganya dengan menyerahkan lebih dari 400 nama penyelenggara acara (event organizer/EO) yang belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini merupakan bagian dari jawaban resmi LMKN dalam lanjutan sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun […]
Fenomena Direct Licensing di Indonesia Picu Polemik Pengelolaan Royalti
Isu direct licensing atau perizinan langsung antara pemilik hak cipta dan pengguna, menjadi perbincangan hangat dalam industri musik dan lagu di Indonesia. Fenomena ini dinilai berpotensi melemahkan sistem kolektif manajemen royalti yang sudah dibentuk secara hukum oleh negara. Dalam praktiknya, direct licensing terjadi ketika pemilik karya (seperti pencipta lagu atau pemegang hak terkait) memberikan izin […]