Pakai Lagu Luar Negeri Tetap Wajib Bayar Royalti, Ini Penjelasan Resmi LMKN

Banyak pemilik usaha di sektor kuliner, hiburan, dan ritel yang menganggap memutar lagu luar negeri bisa menghindarkan mereka dari kewajiban membayar royalti. Namun, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan bahwa anggapan tersebut salah besar. “Pakai lagu luar negeri pun tetap harus bayar royalti melalui LMKN,” kata Dharma Oratmangun, Ketua Umum LMKN, dikutip dari detik.com, Jumat […]

Aturan dan Tarif Royalti Musik di Kafe & Restoran: Wajib Bayar atau Kena Sanksi

Musik yang diputar di kafe, restoran, hotel, pusat kebugaran, hingga salon ternyata bukan sekedar hiburan. Di balik kenyamanan yang ditawarkan, ada aturan hukum yang mewajibkan pemilik usaha membayar royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021, pemutaran musik di ruang […]

LMKN Serahkan 400 Daftar EO Bandel ke MK, Siap Tempuh Jalur Hukum

Jakarta, 31 Juli 2025 – Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, menyampaikan langkah tegas lembaganya dengan menyerahkan lebih dari 400 nama penyelenggara acara (event organizer/EO) yang belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini merupakan bagian dari jawaban resmi LMKN dalam lanjutan sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun […]

Fenomena Direct Licensing di Indonesia Picu Polemik Pengelolaan Royalti

Isu direct licensing atau perizinan langsung antara pemilik hak cipta dan pengguna, menjadi perbincangan hangat dalam industri musik dan lagu di Indonesia. Fenomena ini dinilai berpotensi melemahkan sistem kolektif manajemen royalti yang sudah dibentuk secara hukum oleh negara. Dalam praktiknya, direct licensing terjadi ketika pemilik karya (seperti pencipta lagu atau pemegang hak terkait) memberikan izin […]

LMKN Siap Tindak Tegas Pengguna Lagu yang Abaikan Pembayaran Royalti

Setelah menyoroti kasus Mie Gacoan Bali, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, mengonfirmasi bahwa langkah ini bukanlah aksi tunggal, melainkan bagian dari agenda besar untuk menyasar pelanggaran serupa di berbagai sektor usaha hiburan. “Ini bukan hanya soal Mie Gacoan di Bali. Kami punya daftar panjang […]

Kondisi Hak Cipta di Indonesia: Regulasi, Masalah, dan Solusi yang Mendesak

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mencakup perlindungan terhadap karya-karya seperti lagu, musik, film, buku, seni rupa, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Hak cipta meliputi dua jenis hak, yaitu hak moral dan […]

Pentingnya Kesadaran Hak Cipta demi Industri Musik yang Lebih Baik

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menekankan bahwa pemahaman tentang hak cipta dan kesadaran dalam mematuhi aturan penggunaan musik untuk kepentingan bisnis merupakan fondasi penting dalam menciptakan ekosistem musik yang adil dan berkembang. Masih banyak pelaku bisnis yang belum menyadari bahwa memutar lagu di tempat umum atau menggelar pertunjukan musik termasuk dalam penggunaan komersial yang harus […]

LMK PROMURI NUSANTARA Resmi Mendapat Izin Operasional dari Kementerian Hukum & HAM RI

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia secara resmi memberikan izin operasional kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) PROMURI NUSANTARA pada 16 Juni 2025. Pengesahan ini menjadi tonggak penting bagi para produser musik independen di Tanah Air untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam pengelolaan royalti hak terkait. LMK merupakan lembaga nirlaba yang berfungsi menghimpun dan […]