Pakai Lagu Luar Negeri Tetap Wajib Bayar Royalti, Ini Penjelasan Resmi LMKN
Banyak pemilik usaha di sektor kuliner, hiburan, dan ritel yang menganggap memutar lagu luar negeri bisa menghindarkan mereka dari kewajiban membayar royalti. Namun, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan bahwa anggapan tersebut salah besar. “Pakai lagu luar negeri pun tetap harus bayar royalti melalui LMKN,” kata Dharma Oratmangun, Ketua Umum LMKN, dikutip dari detik.com, Jumat […]
Aturan dan Tarif Royalti Musik di Kafe & Restoran: Wajib Bayar atau Kena Sanksi
Musik yang diputar di kafe, restoran, hotel, pusat kebugaran, hingga salon ternyata bukan sekedar hiburan. Di balik kenyamanan yang ditawarkan, ada aturan hukum yang mewajibkan pemilik usaha membayar royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021, pemutaran musik di ruang […]
LMKN Serahkan 400 Daftar EO Bandel ke MK, Siap Tempuh Jalur Hukum
Jakarta, 31 Juli 2025 – Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, menyampaikan langkah tegas lembaganya dengan menyerahkan lebih dari 400 nama penyelenggara acara (event organizer/EO) yang belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini merupakan bagian dari jawaban resmi LMKN dalam lanjutan sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun […]
Fenomena Direct Licensing di Indonesia Picu Polemik Pengelolaan Royalti
Isu direct licensing atau perizinan langsung antara pemilik hak cipta dan pengguna, menjadi perbincangan hangat dalam industri musik dan lagu di Indonesia. Fenomena ini dinilai berpotensi melemahkan sistem kolektif manajemen royalti yang sudah dibentuk secara hukum oleh negara. Dalam praktiknya, direct licensing terjadi ketika pemilik karya (seperti pencipta lagu atau pemegang hak terkait) memberikan izin […]
LMKN Siap Tindak Tegas Pengguna Lagu yang Abaikan Pembayaran Royalti
Setelah menyoroti kasus Mie Gacoan Bali, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, mengonfirmasi bahwa langkah ini bukanlah aksi tunggal, melainkan bagian dari agenda besar untuk menyasar pelanggaran serupa di berbagai sektor usaha hiburan. “Ini bukan hanya soal Mie Gacoan di Bali. Kami punya daftar panjang […]
Kondisi Hak Cipta di Indonesia: Regulasi, Masalah, dan Solusi yang Mendesak
Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Di Indonesia, regulasi mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU ini mencakup perlindungan terhadap karya-karya seperti lagu, musik, film, buku, seni rupa, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya. Hak cipta meliputi dua jenis hak, yaitu hak moral dan […]
Kontroversi Alur Royalti Musik di Indonesia: Ini Penjelasan LMKN
Isu alur pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia hingga kini masih menjadi topik hangat yang menimbulkan berbagai perdebatan. Banyak pihak, termasuk para musisi, produser, hingga pengguna komersial, terus memperjuangkan pandangan masing-masing terkait sistem yang berjalan. Bagi kamu yang masih bingung dengan alur pengelolaan royalti di Indonesia, berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan sistem yang berlaku saat […]
LMKN Dorong Sistem Terpadu untuk Perbaikan Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia
Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menyoroti tantangan serius dalam pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar yang diungkap adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pengguna komersial dalam membayar royalti performing rights, yang berdampak langsung pada minimnya pendapatan royalti yang dapat dihimpun. “Penerimaan royalti saat ini masih tergolong rendah,” […]
LMKN Tekankan Keseimbangan Hak Ekonomi dalam Penggunaan Lagu dan Musik
Jakarta, 22 Juli 2025 – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kembali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik dengan fungsi sosial karya cipta tersebut. Penegasan ini disampaikan dalam konteks Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang digelar hari ini, Selasa (22/7). LMKN […]